Jadi Lokus Miskin Ekstrem, Bupati Datangi Desa Muara Tiga

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dihadiri Wagub Bengkulu H. Rosjonsyah sebagai Ketua TKPK Provinsi Bengkulu beberapa hari lalu. Bupati BS Gusnan Mulyadi dan Wabup H. Rifai Tajudin mengecek langsung kondisi Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang. Sebab desa tersebut menjadi salah satu yang dicap pemerintah pusat sebagai lokasi fokus (Lokus) kemiskinan ekstrem di BS.

Bupati mengaku pengukur tingkat kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari satu variabel saja. Untuk memastikan tingkat kemiskinan, harus memiliki data akurat dan tepat.

Sebab banyak contoh suatu keluarga yang memiliki rumah jelek alias tidak layak huni. Namun justru memiliki tanah kebun, sawah, ternak dan sebagainya.

BACA JUGA:Wagub Bengkulu Minta Validasi Data Warga Miskin

“Setelah kami pelajari, data saat ini yang dikategorikan miskin ekstrem itu hanya dilihat pada kondisi rumah tinggal atau rumah hunian saja. Karena banyak yang kami temui di lapangan, rumahnya memang jelek dan dikategorikan tidak layak huni, tapi memiliki ternak kerbau yang banyak, ini kan tidak fair," ungkap Gusnan.

Oleh karena itu, Bupati meminta penyesuaian kembali variabel-variabel penilaian untuk menentukan sebuah keluarga atau individu itu dikategorikan miskin atau mungkin miskin yang ekstrem. Bupati juga meminta peran serta Pemdes melalui anggaran Dana Desa (DD) untuk ikut berperan aktif dalam membantu Pemkab BS dalam upaya pengentasan kemiskinan dan stunting.

“Pemdes harus berperan dalam penanganan kemiskinan warga desanya. Apalagi setiap desa menerima dana desa untuk menjamin perekonomian warga,” tegas Gusnan.

Sementara itu, Wagub Bengkulu H. Rosjonsyah yang sekaligus Ketua TKPK Provinsi Bengkulu mengatakan Pemkab BS harus segera melakukan validasi data yang benar terkait data kemiskinan dan kategori kemiskinan ekstrem. Wagub yakin warga BS tidak ada yang dikategorikan miskin yang ekstrem.

BACA JUGA:Aih… Ada 95.261 Fakir Miskin di Bengkulu Selatan

Dari data kemiskinan, BS memiliki 18,16 persen warga miskin ekstrem. Namun Wagub meyakini angka kemiskinan ekstrem di BS tidak sebesar itu. Untuk itu, Wagub meminta agar dilakukan pendataan kembali agar angka kemiskinan dapat benar-benar valid.

"Saya ingatkan lagi, Pemkab BS segera membentuk tim yang bertugas memvalidasi atau melakukan pendataan yang berkaitan dengan data kemiskinan. Apalagi yang menyangkut data kemiskinan ekstrem. Kapan perlu, libatkan anggota TNI dan Polri dalam menuntaskan pendataan itu. Jangan sampai data-data yang kita jadikan acuan selama ini salah,” demikian Wagub. (one)