Duh…Pendataan Honorer di Bengkulu Selatan Ternyata Bukan untuk Diangkat PPPK

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Pendataan honorer di OPD jajaran Pemkab Bengkulu Selatan (BS) ternyata bukan untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti yang berhembus selama ini.

Pendataan dilakukan hanya untuk pemetaan data honorer.

“Pendataan ulang non ASN atau honorer ini memang instruksi Menpan-RB, tapi pendataan bukan untuk mengangkat non ASN menjadi ASN. Tapi hanya untuk memetakan dan mengetahui data non ASN saja,” kata Sekda BS, Sukarni, M.Si saat memberi penjelasan dalam rapat bersama DPRD BS, Senin (3/10/2022).

BACA JUGA:Terkait Pendataan Honorer, Dewan Panggil BKPSDM

Ditegaskan Sekda, informasi yang berkembang selama ini banyak keliru.

Honorer yang masuk pendataan tidak dipastikan diterima menjadi PPPK atau CPNS.

Sebab belum ada perintah soal itu dari pemerintah pusat.

“Makanya saya tegaskan ke seluruh kepala OPD agar tidak keliru menyampaikan informasi terkait pendataan non ASN ini. Soalnya banyak info yang berkembang honorer atau non ASN yang sudah masuk data akan diangkat jadi PPPK, belum ada info soal itu” tegas Sekda.

Sekda menjelaskan, kuota PPPK untuk BS yang hampir pasti adalah untuk formasi tenaga pendidikan atau guru,  tenaga kesehatan, dan pemadam kebakaran (Damkar).

BACA JUGA:Berkas 1.291Honorer Dinyatakan Lengkap

“Kalau guru, tenaga kesehatan, dan Damkar memang sudah ada perintah untuk proses seleksi, makanya dalam waktu dekat proses seleksi segera berjalan,” ujar Sekda.

Terkait pendataan honorer yang memicu konflik karena banyak honorer yang sudah lama mengabdi namun tidak bisa masuk data aplikasi pendataan honorer, Sekda mengatakan memang ada beberapa kriteria honorer yang tidak bisa terdata.

Diantaranya sopir, petugas kebersihan, tukang jaga malam.

“Honorer yang tidak ada jenis formasinya pada penerimaan CPNS atau PPPK itu memang tidak bisa masuk data, tidak bisa menginput di aplikasi,” terang Sekda.

BACA JUGA:Barli Akan “Hajar” Oknum Curangi Data Honorer

Terkait honorer yang tidak bisa masuk data tersebut, Sekda mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan MenPAN-RB dan Kementerian Keuangan.

Sebab nasib para honorer tersebut masih perlu diperjuangkan. Tentunya diharapkan ada solusi terbaik.

Harus Transparan

Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE meminta pendataan honorer harus dilakukan transparan.

BKPSDM harus menjalankan proses pendataan sesuai aturan. Jangan sampai disusupi kepentingan oknum yang dapat menciderai kinerja BKPSDM.

“Pendataan honorer harus dilakukan sesuai mekanisme, jangan gara-gara satu dua orang terjadi gejolak. Kalau pendapat saya pribadi, jika pengangkatan PPPK ini nanti digaji APBN, saya setuju agar semua honorer diangkat menjadi PPPK semua. Dengan begitu penghasilan lebih layak, ekonomi rakyat juga bisa meningkat,” ujar Barli.

BACA JUGA:Tak Sesuai Ketentuan, Honorer Terancam

Untuk memastikan mekanisme pendataan honorer, Komisi I berencana berkoordinasi langsung ke KemenPAN-RB.

Rencananya dalam waktu dekat mereka akan berkunjung langsung guna memastikan proses pendataan honorer dan pengangkatan PPPK. (yoh)