Inflasi, 4 OPD di Bengkulu Selatan Dapat Kucuran Rp2,8 Miliar

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Pemkab Bengkulu Selatan menganggarkan dana Rp2,8 miliar yang disebar di empat organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menangani inflasi daerah.

Anggaran dialokasikan melalui APBDP 2022 dan dikucurkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang ataupun barang untuk pelaku usaha UMKM, sopir, nelayan dan warga miskin lainnya.

Termasuk program pasar murah yang diperuntukan bagi masyarakat. Sebagian besar bantuan sudah disalurkan kepada masyarakat BS.  

BACA JUGA:Inflasi Berdampak Meningkatnya Angka Kemiskinan

Kepala Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) BS, Nuzmanto M. Aidil, ST mengatakan anggaran penanganan inflasi daerah diserahkan kepada empat OPD yang bersentuhan dengan masyarakat. Yakni Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perindagkop-UM, dan Dinas Ketahanan Pangan.

“Untuk program penanganan inflasi sudah berjalan dan direalisasikan. Diharapkan penyaluran bantuan bisa tepat sasaran dan tepat guna untuk penanganan inflasi," papar Nuzmanto.

Untuk Dinas Pertanian, akan melakukan penanaman raya dengan memberikan bantuan bibit.

BACA JUGA:BLT Dampak Inflasi di Bengkulu Selatan Disalurkan, Jaksa: Ada Potongan, Laporkan!

Sedangkan di Dinas Perindagkop-UM, memberikan bantuan kepada 500 UMKM yang terdampak kenaikan harga BBM.

Sedangkan di Dinas Sosial, menyalurkan BLT kepada para nelayan. Sementara Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah di sebelas kecamatan.

Dengan penyaluran anggaran tersebut, Nuzmanto berharap mampu menurunkan angka inflasi daerah yang berada di 5,5 persen.

BACA JUGA:Tekan Inflasi, Pemkab Bengkulu Selatan Terapkan Tiga Langkah

Apalagi hingga akhir Desember 2022, uang yang beredar bisa mencapai Rp2,8 miliar.

"Dengan berbagai program ini setidaknya kami berharap penurunan angka inflasi bisa terjadi. Paling tidak kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penyalur manfaat akan meningkat karena adanya perputaran uang. Untuk tahun depan, kita masih menunggu petunjuk apakah kegiatan BLT ini akan dilanjutkan atau tidak," pungkas Nuzmanto. (one)