BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Kabupaten Bengkulu Selatan kembali menerima penghargaan. Kali ini penghargaan diberikan Ombudsman RI atas kepatuhan terhadap pelayanan publik.
Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan serta lima OPD serta dua Puskesmas dengan status zona hijau kualitas tinggi.
BACA JUGA:Bupati Sentil ASN Malas, Sekda Diminta Bina Para ASN
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, SH, M.Hum, Ph melalui Ombudsman Provinsi Bengkulu Ade Bardiyanto, ST, M.AP selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan.
BACA JUGA:Sekda Provinsi Bengkulu Sebut Ada OPD dengan Kinerja Masih di Bawah 50 Persen, Bersiap Dimutasi
Sekda BS, Sukarni Dunip M.Si mengatakan, Kabupaten Bengkulu Selatan meraih predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dengan kualitas tinggi atau standar pelayanan publik yang berada pada zona hijau dengan nilai sebesar 84,48.
BACA JUGA:Ingatkan ASN Tidak Berpolitik Praktis, Sekda: Hati-hati Jangan Rugikan Karir
Predikat tersebut didasarkan pada perangkat daerah yang menjadi sampel penilaian pelayanan publik.
Diantaranya, Dinas Sosial (Dinsos) BS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
BACA JUGA:Parah!!! Sidak 2 OPD, Sekda Bengkulu Selatan Hanya Temukan 1 ASN
Selain itu, ada juga dua Puskesmas yakni Pasar Manna serta Puskesmas Kota Manna.
"Ini bukti bahwasanya standar pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup baik. Harus dipertahankan di tahun-tahun berikutnya," pesan Sekda.
BACA JUGA:Pembentukan OPD Dispenda BS Belum Bisa Dibentuk, Ini Alasan Sekda
OPD diharapkan terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan dari yang ada selama ini. Agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.
Terpisah, Kapala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten BS, Efredy Gunawan, S.STP mengakui, bahwasanya memang OPD-nya salah satu diantara OPD lingkungan Pemkab BS berhasil mendapatkan penghargaan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI.