Tiga Tahun Angka Kemiskinan Turun Signifikan

BENGKULU - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) APBD 2020 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (29/3). Rohidin mengklaim Pemprov Bengkulu berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam rentang waktu 2016-2019 secara signifikan.

Hal itu sesuai data kemiskinan pada Maret 2017 sebesar 16,45 persen. Turun dibandingkan Maret 2016 yang mencapai 17,32 persen. “Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu kembali turun 1,02 persen. Bengkulu menjadi provinsi yang paling progresif menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera," ujar Rohidin.

Disampaikan Rohidin, pada 2019 lalu, tingkat kemiskinan di Bengkulu berhasil diturunkan pada angka terendah sepanjang sejarah Provinsi Bengkulu berdiri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, angka kemiskinan hanya 15,23 persen. Turun 2,09 persen dibanding 2016 yang masih di angka 17,16 persen.

Rohidin menyebut penanganan kemiskinan tahun ini sempat terkendala pandemi Covid-19 yang membuat semua agenda pembangunan terhambat. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.

Di mana pada September 2020, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan menjadi 15,30 persen dibanding September 2019 yang hanya 14,91 persen. Namun Gubernur menyatakan tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran penduduk Provinsi Bengkulu yamg diukur oleh Gini Ratio pada September 2020 hanya 0,323 persen atau turun 0,006 persen, bila dibanding September 2019.

“Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan sedikit berkurang pada September 2020. Perekonomian penduduk menengah ke bawah semakin menguat pada periode itu,” tegas Rohidin.

Selain itu, Gubernur juga memaparkan pengelolaan keuangan daerah pada tahun lalu sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tertuang dalam APBD. Tahun lalu, realisasi pendapatan Provinsi Bengkulu mencapai Rp 2,7 triliun atau terealisasi 98,81 persen dari target capaian. Realisasi pendapatan ini turun 5,01 persen dibanding 2019 yang mencapai Rp 2,9 triliun.

Sedangkan belanja daerah terealisasi Rp2,6 triliun atau 95,19 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp2,8 triliun. “Permasalahan dalam penyelenggaraan anggaran tahun lalu sscara umum adalah rasionalisasi anggaran sebagai akibat pandemi covid-19,” beber Rohidin.

Menyikapi LKPj yang disampaikan Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, mengatakan akan dibahas di tingkat Komisi yang membidangi. “Hasil pembahasan akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya,” tutur Ihsan. (cia)

Sumber: