Gusnan Siapkan Rp 800 Juta untuk Petani

KOTA MANNA - Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan (BS) resmi menyepakati KUA-PPAS RAPBD-P tahun anggaran 2021. Kesepakatan bersama KUA-PPAS dilakukan di hadapan rapat paripurna, kemarin (30/9). Dalam KUA-PPAS RAPBD-P yang disepakati, sisi pendapatan yang semula berjumlah Rp948,3 miliar menjadi Rp979,7 miliar atau mengalami pengurangan 3,31 persen. Sehingga setelah perubahan bertambah Rp31,3 miliar.

Sementara sisi belanja target semula Rp979,3 miliar menjadi Rp982,6 miliar atau mengalami penambahan 0,34 persen, sehingga setelah perubahan berkurang Rp3,3 miliar. Sementara pada kebijakan pembiayaan juga terdapat perubahan penerimaan pembiayaan semula Rp31,9 miliar berkurang Rp2,8 miliar sehingga setelah perubahan menjadi Rp29,085 miliar, atau mengalami pengurangan 91,04 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan atau tetap Rp1 miliar.

Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE mengaku tidak ada program yang mencolok dalam RAPBD-P. Satu program prioritas usulan Bupati Gusnan Mulyadi yakni pengadaan atau pembelian benih padi senilai Rp 800 juta. Pagu anggarannya di Dinas Pertanian. “Tidak banyak program kegiatan di APBD Perubahan ini. Satu item usulan bupati yakni pengadaan benih padi, nilainya sekitar Rp 800 juta. Untuk untuk program PEN (pemulihan ekonomi nasional),” kata Barli.

Selain pengadaan benih padi, dalam RAPBD-P juga diakomodir anggaran untuk ruangan PCR. Namun pagu anggarannya tidak begitu banyak. Sebab gedung untuk bangunan untuk ruangan PCR sudah ada, dan alatnya didapat dari bantuan Pemprov Bengkulu. Anggaran tersebut hanya sekedar untuk mempersiapkan fasilitas pendukung.

“Selain program tersebut, alokasi APBDP masih fokus untuk kegiatan rutin dibeberapa OPD. Lebih didominasi dan fokus untuk kegiatan penanganan Covid-19,” ujar Barli. Setelah KUA-PPAS RAPBD-P disepakati, tahap selanjutnya adalah penyusunan RKA oleh OPD. Dewan meminta bupati menginstruksikan agar OPD cepat menyelesaikan proses penyusunan RKA, sehingga dapat segera dibahas. Sehingga RAPBD-P dapat segera disahkan. “Setelah penyusunan RKA selesai, kemudian akan dibahas tahap finalisasi, setelah itu baru ketok palu. Saya berharap bisa secepatnya tuntas,” tutup Barli. (yoh)

Sumber: