Tercatat 781 Tenaga Kependidikan Non ASN di Bengkulu Selatan

Tercatat 781 Tenaga Kependidikan Non ASN di Bengkulu Selatan

PERIKSA: Pegawai Disdikbud BS memeriksa berkas honorer untuk dikirim ke BKPSDM BS-Rezan Oktawesa-raselnews.com

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkulu Selatan, mencatat 781 tenaga kependidikan non ASN. Rinciannya, 450 orang tenaga kependidikan non ASN di lingkungan SD dan 200 orang di lingkungan SMP. Sisanya, merupakan tenaga kependidikan non ASN di lingkungan TK.

Pendataan dan pemberkasan untuk dikirim ke BPKPSDM BS untuk diverifikasi ulang. Mulai dari verifikasi data pengabdian, SK tugas hingga slip gaji yang diterima selama masa tugas di satuan pendidikan.

“Semua honorer TK, SD dan SMP telah kami data. Ini semua untuk kepentingan seleksi PPPK serta kepentingan pendataan yang memang dibutuhkan pusat,” ujar Kepala Dinas Dikbud BS, Novianto, S.Sos, M.Si.

Tenaga non ASN tersebut diharapkan dapat diusulkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal itu untuk mengatasi kurangnya tenaga kependidikan di bawah naungan Dinas Dikbud BS.

BACA JUGA:Pendataan Tenaga Honorer Hingga September

“Kami diperintahkan pendataan. Jadi dilakukan pendataan dan pemberkasan, kemudian diajukan ke BKDPSDM. Info yang kami terima, untuk diajukan sebagai kuota PPPK. Tapi belum tahu kepastiannya seperti apa,” tegas Novianto.

Setidaknya, dengan pendataan dan pemberkasan tersebut. Dinas Dikbud BS mengetahui data pasti tenaga kependidikan non ASN yang sudah mengabdi minimal satu tahun. “Apakah nanti diusulkan PPPK atau tidak, tergantung keputusan pusat,” tegas Novianto lagi.

Untuk diketahui, BS telah melaksanakan seleksi PPPK guru tahap I dan II di pada 2021 lalu. Dari 369 kuota tersedia, hanya 129 peserta yang dinyatakan lolos. Artinya BS kehilangan kuota 240 PPPK guru yang seharusnya terisi pada tahun lalu.

Tak Rekrut Lagi

Mulai Tahun depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) memastikan tidak merekrut tenaga honorer baru.

Hal ini sesuai dengan arahan KemenPAN-RB yang menyatakan mulai tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun lembaga pendidikan.

Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi (PPE) Disdikbud BS, Yen September, S.Pd.I mengaku, pihaknya saat ini tengah fokus mendata seluruh tenaga honorer guru ataupun tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah. Data honorer ini bakal disampaikan ke BKN RI untuk kepentingan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun depan.

BACA JUGA:Dikbud Bengkulu Selatan Serahkan 375 Daftar Honorer ke BPKSDM

“Kami pastikan tak lagi rekrut honorer baru. Sekolah harus tetap berdayakan honorer yang tersedia saat ini,” ujarnya.

Diakui Yen, optimalisasi kinerja serta kapasitas honorer sudah dimulai sejak sekarang. Pasalnya, lembaga pendidikan sangat kekurangan guru tetap atau yang berstatus ASN. Alhasil, tenaga honorer masih menjadi alternatif yang tidak terelakkan.

“Data yang kami himpun, BS masih kekurangan 400 guru tetap. Belum lagi terjadi pengurangan guru ASN yang memasuki masa pensiun. Kalau bukan ada tenaga honorer, maka kegiatan pendidikan terhambat. Makanya, fokus saat ini optimalisasi tenaga honorer yang ada,” bebernya.

Untuk itu, ia meminta sekolah agar koperatif melaporkan semua data honorer yang tersedia saat ini. Semua honorer yang bertugas harus tercatat di pangkalan dapodik agar statusnya jelas.

“Yang tidak terdata di dapodik tentu tidak dianggap. Maka itu, syarat yang ditetapkan pemerintah pusat harus dipatuhi,” tuntas Yen. (rzn)


Sumber: dikbud bengkulu selatan