Komisi II DPRD Kaur Kembali Sorot Manajemen RSUD Kaur, Tindaklanjuti Semua Persoalan

Selain persoalan kekurangan dokter, Komisi II juga meminta pihak RSUD Kaur menyediakan fasilitas pendingin ruangan pada ruang ruang rawat inap pasien. Jika belum bisa memasang Air Conditioner (AC), setidaknya disediakan kipas angin. Agar pasien dan keluarga yang menunggui tidak gerah dan kepanasan.

BACA JUGA:1 Maret Harga Pakan Ternak Naik, Nih Penyebab dan Rinciannya

BACA JUGA:Wagub Sebut Data Warga Miskin Ekstrem di Bengkulu Tak Sesuai Fakta

Direktur RSUD Kaur, dr Leppi Agung Wahyudi, dihubungi Rasel (28/2) mengaku tak ada kendala lagi soal dokter jaga. Ia mengklaim kekurangan dokter yang mundur sebelumnya sudah digantikan oleh dokter umum dari beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Kaur.

"Alhamdulillah sudah ada penggantinya, kebetulan ini dokter jaga malam, jadi kami ambil dari dokter di puskesmas yang tidak keberatan berkerja doble tentunya diberikan insentif, di puskesmas juga yang bukan puskesmas rawat inap," tegas Leppi.

BACA JUGA:Wagub Sebut Data Warga Miskin Ekstrem di Bengkulu Tak Sesuai Fakta

BACA JUGA:Takewondoin Bengkulu Raih Medali Emas di Popda Magelang 2023

Ia sebelumnya juga menegakan mundurnya 8 dokter umum di RSUD Kaur itu lantaran mereka kecewa karna honor yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan. Namun dia menegaskan tidak ada intimidasi atau penekanan untuk mundur.

Mereka mundur dari dokter Tenag Harian Lepas (THL) atas kemauan mereka sendiri.

"Soal honor ini sudah kita sampaikan tahun 2023 ini kita bayar sesuai Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tentunya kita tidak mungkin membayar lebih sebab tak ada alokasi dana yang disiapkan," ujar direktur.

BACA JUGA:Ramadan, Bulog Bengkulu Datangkan 16 Ton Daging Beku

BACA JUGA:Kapolsek Maje dan Kasi Propam Polres Kaur Bergeser

Sementara mengenai pembayaran isntif bulan Januari - September 2022 diakunya hal itu sesuai dengan flapon dana yang ada yakni sebanyak dua sip per hari per dokter yakni satu ship sebesar Rp50ribu atau Rp500 ribu per hari.

Namun untuk 2023 ini pembayarannya terpaksa hanya dilakukan sekali sehari semalam untuk Insentif jaga Unit Gawat Darurat (UGD).

"Jadi tidak ada pemotongan honor namun alokasi dana yang disediakan memang demikian," ujarnya. (jul)

Sumber: komisi ii dprd kaur