BENGKULU, RASELNEWS.COM - Pemerintah disebut akan membuka seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023 mendatang.
Namun kepastian pengadaan seleksi CPNS dan PPPK tersebut masih harus dipastikan terlebih dahulu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi mengatakan informasi didapat berdasarkan hasil pertemuan bersama KemenPAN-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. BACA JUGA:6 Instansi Rekrut CPNS Lulusan SMA di Tahun 2023 "Informasi yang kami dapat, dari hasil pertemuan itu akan ada pengadaan ASN. Namun formasinya masih tunggu tahun depan," ungkap Gunawan, Senin (5/12). Untuk usulan formasi dari Pemprov Bengkulu, juga masih menunggu perintah. Namun perekrutan ASN akan diutamakan untuk CPNS dan PPPK guru dan kesehatan. "Kalau memang ada (perekrutan ASN), formasi akan diajukan," tegas Gunawan. Namun Gunawan berharap tetap menyiapkan anggaran pelaksanaan perekrutan ASN 2023. "Kalau ada formasi, berarti ada anggaran. Karena persoalannya ini adalah anggaran," sambung Gunawan. Pada tahun ini, Pemprov Bengkulu tidak mengajukan formasi PPPK karena terkendala ketersediaan anggaran. Pengusulan tenaga PPPK menunggu kepastian ketersedian anggaran penggajian dari pemerintah. BACA JUGA:Tahun 2022 Hanya Seleksi PPPK, Rekrutmen CPNS Kapan? Ini Kata Pejabat KemenPAN-RB Sementara itu, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Bengkulu mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengusulkan formasi pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 524 orang yang telah dinyatakan lulus passing grade.Sekretaris IGI Provinsi Bengkulu Feri Vahleka mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama 200 orang guru lainnya dan disebutkan jika Pemprov Bengkulu seharusnya mengusulkan formasi guru PPPK itu.
"Harusnya Pemprov Bengkulu mengajukan formasi PPPK, agar guru honorer ini bisa diakomodir," kata Fery, seperti dikutip Raselnews.com beberapa waktu lalu. BACA JUGA:Peserta Umum Tak Masuk Prioritas di Seleksi PPPK di Bengkulu Selatan, Ini Penyebabnya Fery juga mengatakan, pihaknya meminta agar ada pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekretaris Daerah Hamka Sabri. Nantinya juga akan dihadirkan perwakilan dari Kemendikbud secara daring.
Tujuannya agar 542 guru honorer yang sudah dinyatakan lulus passing grade itu mendapatkan kepastian. "Selama ini para guru honorer meminta agenda pertemuan dengan Gubernur. Kita harapkan itu bisa diakomodir agar nasib mereka ini ada kejelasan," kata Fery. BACA JUGA:209 Pelamar PPPK Kesehatan Lolos Seleksi Administrasi
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, permasalahan utama pengangkatan guru honorer ini adalah anggaran. Dimana, anggaran pengangkatan ini tidak sepenuhnya diakomodir pusat.
"Pemerintah pusat hanya menganggarkan untuk gaji pokok sedangkan untuk tunjangan dan yang lainnya dialokasikan di APBD," kata Edwar.
"Pemerintah pusat hanya menganggarkan untuk gaji pokok sedangkan untuk tunjangan dan yang lainnya dialokasikan di APBD," kata Edwar. (cia)