BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Untuk memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai perencanaan dan mencegah korupsi anggaran, Kejari Bengkulu Selatan akan mengawasi proyek di Dinas PUPR BS yang bernilai miliaran rupiah.
BACA JUGA:Rumah Mantan Bupati Kaur di Kota Bengkulu Digeledah Polisi, Ada Senjata Api Diamankan
Proyek yang akan diawasi terutama di Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya.
Di Bidang Marga ada pembangunan jalan hotmix di empat lokasi yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR senilai Rp20 miliar.
BACA JUGA:Jalan Lintas di Depan Polsek Kota Manna Semakin Rusak, Dinas PUPR Koordinasi ke Provinsi Bengkulu
Sedangkan di Bidang Cipta Karya ada proyek strategis daerah yang anggarannya bersumber dari APBD Bengkulu Selatan 2023 dengan nilai sekitar Rp15 miliar untuk melanjutkan proses revitalisasi Pekan Kutau.
“Kami memberi pendampingan hukum ke Dinas PUPR khusus untuk kegiatan di Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya.
BACA JUGA:Kementerian PUPR Hibahkan Tanah ke Pemprov Bengkulu, Tapi Ada Syaratnya
Pendampingan hukum ini sesuai dengan MoU dengan Bupati atau pemerintah daerah dan juga atas dasar permintaan dari Dinas PUPR,” kat Kajari BS, Hendri Hanafi, MH didampingi Kasi Datun, M Alvinda, SH.
Pendampingan hukum diberikan Jaksa ke Pemda dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan.
BACA JUGA:Kementerian PUPR Bangun Akses Kedurang-Bunga Mas
Adanya pendampingan dari Kejaksaan diharapkan pekerjaan yang dilaksanakan dapat direalisasikan secara maksimal. Infrastruktur yang dibuat kualitasnya baik sehingga bisa digunakan dalam waktu yang lama.
“Dalam pendampingan hukum ini, kami memberikan pendapat dan saran kepada pihak teknis dalam merealisasikan kegiatan pembangunan.
BACA JUGA:Kejari Bengkulu Selatan Selamatkan Uang Negara Rp3,5 Miliar, Terbesar Dikbud dan PUPR
Pendampingan hukum ini merupakan bagian dari tugas kami (Kejaksaan) untuk mendukung pembangunan di daerah,” kata Kajari. (yoh)