Guru Bersertifikasi Pontang Panting, Ketua PGRI : Tinjau Ulang Mutasi !!

KOTA MANNA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menyoroti pelaksanaan mutasi massal bagi guru dan kepala sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) BS Rabu (13/10) lalu.

Ketua PGRI BS, Guswarli Efendi, M.Pd.I menilai, mutasi justru mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Pasalnya, guru yang dipindahtugaskan ke sekolah yang baru justru kesulitan memenuhi jam mengajar. Di sisi lain, ada juga sekolah yang justru kekurangan guru mata pelajaran.

“Kami mempertanyakan program pemerataan guru yang digadang Pemda Bengkulu Selatan melalui kebijakan mutasi kemarin itu (Rabu, 13/10). Sebab, fakta di lapangan banyak terjadi komplain dan ketidakpasan jam mengajar para guru,” ujarnya dikonfirmasi Rasel via telepon Kamis (14/10/2021).

Misal sebut Guswarli, di SMPN 2 BS, sebelum digelar mutasi, untuk guru mata pelajaran matematika sebelumnya terdapat dua orang. Namun, saat mutasi Rabu (13/10) lalu, satu diantaranya dipindahtugaskan ke sekolah lain. Sementara yang masuk berjumlah dua orang. Artinya kata Guswarli, ada tiga guru matematika di SMPN 2 BS.

“Sebelum mutasi saja, guru matematika di SMPN 2 itu sudah kesulitan memenuhi jam mengajar. Apalagi sekarang jumlahnya ada tiga orang. Tentu pemenuhan jam mengajar semakin sulit,” beber Guswarli. Hal juga terjadi pada guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Selama ini, SMPN 2 BS memiliki dua guru Bahasa Inggris. Pascamutasi, bertambah lagi satu orang.

Padahal kata Guswarli, rerata guru tersebut bersertifikasi, dan mau tidak mau harus pontang panting memenuhi kewajiban mengajarnya selama 24 jam. “Inilah yang kami pertanyakan. Kenapa tidak disebar saja ke sekolah lain. Mungkin, di sekolah lain masih banyak yang kekurangan guru Bahasa Inggris,” pungkasnya.

Hal yang sama terjadi di SMPN 9 BS. Menurut Guswarli, selama ini, di sekolah itu sudah tersedia dua orang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Saat mutasi, guru PAI menjadi tiga orang. Padahal untuk jam mengajar, selama ini di sekolah itu sudah terpenuhi. “Yang kasihan itu sebetulnya kawan-kawan guru. Mereka sangat sulit memenuhi jam mengajar. Belum lagi nanti bisa berpeluang adanya perebutan jam mengajar dengan guru non sertifikasi penerima tunjangan tamsil,” ungkapnya. .

Belum lagi untuk permasalah kekurangan guru di tingkat desa, Guswarli mengaku sejauh ini guru paling banyak kurang di sekolah adalah guru Penjasorkes dan PPKn. Namun, kebijakan mutasi kali ini dinilai justru kurang memperhatikan dua guru mata pelajaran itu. “Untuk itu, kami berharap ada peninjauan ulang terhadap kebijakan mutasi ini. Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus PGRI tingkat kecamatan. Untuk mendata situasi guru di desa. Hingga kedepan bisa dilakukan evaluasi lagi,” sambungnya.

Ia juga berharap kedepan Pemda BS melibatkan tim PGRI BS dalam melakukan survei penugasan guru di sekolah. Sehingga, peluang pemerataan guru dapat dicapai. “Memang untuk merata secara 100 persen itu masih sulit. Karenakan jumlah guru PNS di Bengkulu Selatan ini masih kurang. Tapi setidaknya Pemda bisa memberikan kebijakan yang strategis dalam menggelar mutasi ini. Tempatkanlah guru sesuai dengan kebutuhan sekolah,” harap Guswarli. (rzn)

Sumber: