Rakor Bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Bupati Janji Sampaikan Keluhan Petani Sawit

Rakor Bersama Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Bupati Janji Sampaikan Keluhan Petani Sawit

Ilustrasi--

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Bupati Bengkulu Selatan (BS) Gusnan Mulyadi tengah mengumpulkan data dan gambaran merosotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Bupati juga akan mengumpulkan data kondisi pabrik CPO yang ada di BS untuk disampaikan dalam rapat koordinasi Asosisasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia bersama Menko Bidang Maritim dan Investasi, besok (7/7).

Bupati mengaku akan menyampaikan data-data terkait luas lahan, potensi penghasilan kelapa sawit yang ada di setiap desa di BS serta data-data pendukung lainnya. Data sementara, sambung Gusnan, BS memiliki perkebunan kelapa sawit hingga 15 ribu hektar.

BACA JUGA:Harga TBS Kelapa Sawit Sulit Naik, Petani: Besar Pasak Dari Tiang

Dengan rakor bersama Menko Maritim dan Investasi, Gusnan berharap ada solusi untuk para petani yang mengeluhkan rendahnya harga TBS kelapa sawit di BS.

"Semua data dikumpulkan, dari luasan kebun rakyat, desa penghasil sawit, dan apakah ada perkebunan yang berada di wilayah hutan. Termasuk data harga terkini dan kondisi kebun sawit, akan kami sampaikan dalam rakor nanti,” ujar Gusnan.

Bupati berjanji juga akan menyampaikan harga yang masih sangat rendah yang merugikan petani kelapa sawit. “Kita semua berharap harga kelapa sawit dapat kembali naik agar para petani juga memiliki kesejahteraan,” ungkap Gusnan.

Namun, Bupati mengakui jika pabrik CPO di BS juga mengalami kesulitan menjual hasil produksi mereka. Pasalnya Gusnan mendapat data jika sebagian perusahaan masih menyimpan CPO hasil produksi sisa lebaran Idul Fitri lalu.

BACA JUGA:Pabrik CPO Kembali Buka, Harga Sawit Masih Anjlok

Permintaan CPO yang berkurang, membuat tanki timbun penyimpanan CPO perusahaan hampir penuh. Hal ini tentunya memengaruhi harga TBS kelapa sawit yang dibeli dari para petani.

"Semoga kedepan pasar ini bisa segera membaik, kebutuhan minyak nabati bisa terpenuhi dari CPO yang dimiliki. Yang jelas dengan kondisi saat ini, kami akan melaporkannya kepada pihak kementerian nanti. Semoga hasil rakor bisa mendapatkan solusi persoalan harga TBS," pungkas Gusnan. (one)

Sumber: bupati bengkulu selatan