Belanja DAK Sangat Lambat, Seluma Baru 8,9 Persen: Penyaluran BLT di Kaur Disorot

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN – Hasil monitoring dan evaluasi (monev) tim KPPN Manna terkait realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Seluma dan Kabupaten Kaur beberapa hari terakhir menunjukkan realisasi DAK rutin dari Pemerintah Pusat masih sangat minim. 

Hingga kemarin (21/7) realisasi DAK rata-rata hanya menyentuh 18,34 persen dari jumlah anggaran Rp235.156.564.000. Padahal, jika dilihat dari target awal pengerjaan proyek pembangunan, sudah seharusnya realisasi DAK tersebut diatas 30 persen.

Kepala KPPN Manna, Lia Amalia menyebut, untuk Kabupaten BS, realisasi DAK baru 22,70 persen dari total dana Rp86.557.075.000, Kaur 22.40 persen dari Rp75.481.009.00, dan Seluma 8.98 persen dari Rp73.118.480.000.

BACA JUGA:Aih… Ada 95.261 Fakir Miskin di Bengkulu Selatan

“Kalau dibandingkan tahun lalu, realisasi DAK tiga kabupeten ini sangat lambat. Padahal ini sudah lewat pertengahan tahun. Seharusnya realisasi DAK sudah diatas 30 persen. Realisasi DAK ini dihitung dari semua kegiatan proyek OPD tiga kabupaten,” ujarnya.

Ketika pihak KPPN menelusuri lebih dalam terkait masih minimnya realisasi DAK tersebut diketahui bahwa para OPD teknis pengguna anggaran DAK di tiga kabupaten masih terganjal proses lelang proyek. Alhasil, proyek yang telah direncanakan belum dapat dijalankan sebelum lelang tersebut usai. 

“Mereka (OPD) mengaku terhambat karena proses lelang. Makanya kami minta lelang ini agar dipercepat biar anggaran segera digunakan,” kata Lia. Sementara untuk dampak minimnya realisasi anggaran DAK menurut Lia sejauh OPD pengguna anggaran bisa menjamin dana tersebut bisa sepenuhnya digunakan untuk penyelesaian proyek, maka tidak ada dampak yang didapatkan. 

BACA JUGA:Anggota DPRD Bengkulu Selatan Meragukan Bupati

Hanya saja jika nantinya ada keterlambatan pengerjaan proyek dan dana tidak sepenuhnya terserap, maka sisa DAK tersebut akan kembali ke kas negara. “Paling sisa anggaran masuk kembali ke kas negara. Tentu ini sangat disayangkan, karena negara menganggarkan DAK ini untuk kepentingan pembangunan,” papar Lia.

Selain minimnya realisasi DAK, pihak KPPN Manna juga menyoroti masih minimnya realisasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada keluarga penerima manfaat (KPM). Khusus Kabupaten BS dan Seluma, realisasi BLT yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) ini baru mau memasuki penyaluran tahap ketiga. Sementara untuk Kabupaten Kaur baru menyelesaikan penyaluran BLT tahap pertama.

“Kami belum tahu persis apa alasan desa belum menyelesaikan sepenuhnya penyaluran BLT ini. Apalagi Kabupaten Kaur yang baru menyalurkan tahap pertama saja. Seharusnya ini sudah mulai disalurkan tahap ketiga. Karena KPM betul-betul membutuhkan dana tersebut,” pungkas Lia. (rzn) 

Sumber: kppn manna