Polemik Lahan Perkebunan Sawit di Bengkulu, Ratusan Warga Duduki Lahan, Setelah Mediasi Ini Yang Terjadi

BACA JUGA:Cacam! Pengguna Mobil Ambulance di Seluma Dikenakan Tarif Rp 650.000, Sekda Angkat Bicara

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Bengkulu Selatan AKP Ahmad Khairuman mengatakan  PMPL telah diberi arahan agar menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu.

"Nanti PTUN yang akan memutuskan. Karena itu berkaitan dengan administrasi," ujar Kasat Intelkam.

Ahmad Khairuman juga meminta Camat dan Kades se-Kecamatan Kedurang untuk memberikan pengertian kepada masyarakat yang menduduki lahan untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

BACA JUGA:Plt Bupati Kaur Bagikan 564 Unit Alsintan ke Kelompok Tani, Berikut Rinciannya

BACA JUGA:3 Parpol Diprediksi Menang di Pemilu 2024 Bengkulu Selatan, 1 Parpol Jadi Penonton

"Karena mayoritas masyarakat yang menduduki lahan PT. DSJ adalah masyarakat Kedurang," tegas Kasat Intelkam.

Menyikapi permintaan tersebut, Kades Keban Agung I Kecamatan Kedurang Ili Suryani sempat mempertanyakan perizinan PT. DSJ yang hanya dari Pemkab Kaur.

Padahal sebagian lahan perusahaan tersebut masuk ke Bengkulu Selatan. Hal itu pula yang dipertanyakan warga yang tergabung dalam PMPL.

BACA JUGA:TERBARU! Kemensos Ubah Skema Penyaluran Bansos PKH Tahap 3 dan 4 2023, Ada yang Menangis Nih!

BACA JUGA:8 Instansi Peluang Lulusan SMA di Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Pendaftaran 17 September

"Terus terang saya mendukung pergerakan dari masyarakat Kedurang untuk merebut kembali haknya. Namun dengan cara dan tindakan yang lain (proses hukum-red), bukan dengan cara menduduki lahan karena dapat bertentangan dengan hukum," ungkap Ili.

Ditambahkan Kades Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Imkahar, masalah ini seharusnya sudah lama dapat diselesaikan.

BACA JUGA:Jawaban Tebak Kata Shopee Tantangan Harian Hari Jumat 25 Agustus 2023, Ambil Voucher Gratis Sekarang

BACA JUGA:Seleksi CPNS dan PPPK 2023: Kemenkumham Siapkan 2.578 Formasi, Siapkan Diri Kalian!

Ia meminta agar pemerintah harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.

"Kami hidup di lingkungan PT. DSJ dan tahu persis apa yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat sudah banyak menanggung dampak dari perusahaan, salah satunya sektor perkebunan yang terhambat," beber Imkahar. (red)

Sumber: hasil mediasi