Anggota Satpol PP-Damkar Bengkulu Selatan Dievaluasi, Erwin Pastikan Tak Ada yang Diberhentikan

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Sebanyak 280 honorer Dinas Satpol PP-Damkar Bengkulu Selatan (BS) bakal dievaluasi pada 29-30 Desember 2022.

Evaluasi langsung dipimpin Sekretaris Dinas Satpol PP-Damkar BS beserta para Kabid yang telah ditetapkan panitia.

Evaluasi lantaran Surat Keputusan (SK) pengangkatan petugas Satpol PP-Damkar berakhir.

BACA JUGA:Belasan Pemandu Lagu Digerebek Tim Jaguar Satpol PP Kaur

Saat pengangkatan, kontrak Anggota Satpol PP-Damkar sendiri berlaku hingga 31 Desember 2022.

Kepala Dinas Satpol PP-Damkar Bengkulu Selatan, Erwin Muchsin S.Sos mengaku evaluasi merupakan hal biasa setiap akhir tahun anggaran.

Evaluasi yang dilakukan bertujuan meningkatkan kinerja para personel sehingga bisa bekerja lebih baik lagi di tahun depan.

“Nanti mereka (tenaga honorer) bakal kami perpanjang lagi SK tugasnya setelah evaluasi berjalan. Kami tidak mengedepankan tindakan merumahkan anggota, karena mereka tetap kami butuhkan,” ujarnya.

BACA JUGA:Hotel Grand Seven One Buat Geram Satpol PP Bengkulu Selatan, Ini Alasannya

Secara rinci, ada 205 tenaga honorer Satpol PP dan 75 petugas Damkar yang akan dievaluasi. Mereka akan dievaluasi mengenai kedisiplinan tugas, kehadiran dan kecakapan dalam bekerja.

Bagi honorer yang masuk daftar hitam, tetap diupayakan dibina secara khusus agar bisa berubah.

“Informasi dari bidang, ada beberapa oknum anggota kami yang agak malas. Tapi kami lihat dulu malasnya di bagian apa, kalau mereka sanggup berubah dan sikapnya bisa diperbaiki, maka akan dipertahankan. Jika tidak, maka tindakan pemecatan terpaksa dilakukan,” tegasnya.

BACA JUGA:Tahun Baru, Satpol PP Bengkulu Selatan Larang Jual Petasan dan Kembang Api

Selain itu, ratusan honorer Satpol PP-Damkar Bengkulu Selatan yang telah dievaluasi hasilnya juga bakal diserahkan kepada Bupati BS, Gusnan Mulyadi.

Hal itu agar Bupati mengetahui potensi petugas di lapangan ketika diminta menegakkan Perda maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan daerah.

“Kalau upaya perekrutan tenaga baru, itu kami pastikan tidak ada. Karena kami fokus dulu ke anggota yang ada dan mayoritas data mereka ini sudah masuk di Kemendagri,” pungkas Erwin. (rzn)

Sumber: