Kawasan Hutan Bengkulu Selatan Terancam, Pemkab Bengkulu Selatan Kerja Sama dengan KKI WARSI dan WALHI
![Kawasan Hutan Bengkulu Selatan Terancam, Pemkab Bengkulu Selatan Kerja Sama dengan KKI WARSI dan WALHI](https://radarselatan.disway.id/upload/06dbbd4a966b8254e1d7e81c4556af28.jpg)
Bupati Gusnan Mulyadi saat berdiskusi dengan KKI WARSI dan WALHI-wawan suryadi-raselnews.com
BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan semakin terancam.
Setiap tahun kawasan hutan di daerah ini yang terdiri dari Hutan Tanaman Rakyat (HTR),Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) selalu berkurang.
Ini disebabkan pembukaan lahan baru oleh masyarakat untuk ladang pertanian dan perkebunan.
BACA JUGA:Belasan Remaja Terlibat Tawuran, Polisi Sita Tuak dan Minuman Keras
BACA JUGA:Ombudsman Sumsel Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan SMA, Lamaran Ditunggu 19 Mei 2023, Cek Syaratnya
Untuk melestarikan kawasan hutan dan mencegah kerusakan lebih parah, Pemkab Bengkulu Selatan bekerjasama dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengembangkan Model Community PES (Payment for Ecosystem Service) di Desa Air Tenam Kecamatan Ulu Manna.
BACA JUGA:Khusus Pensiunan, Kantor Pos Sediakan Pinjaman Plafon Rp250 Juta Tanpa Biaya Adminitrasi
Program Perhutanan Sosial di Air Tenam yang terdiri dari skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) masih membutuhkan dukungan untuk melestarikan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah membangun sinergi pembangunan Perhutananan Sosial dengan menyelaraskan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
BACA JUGA:5 Parpol Pemilu 2024 Terancam Tanpa Caleg di Bengkulu Selatan, Ada Partai Golkar
BACA JUGA:Siswi SD di Kota Bengkulu Dibawa Kabur Penjual Lumut ke Seluma, Pengakuan Korban Bikin Emosi
KKI WARSI dan LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Bupati BS Gusnan Mulyadi dan DLHK Provinsi Bengkulu dan KPHL Bengkulu Selatan sudah mendiskusikan beberapa hal terkait 'Ekonomi Pemulihan dan Pembayaran Berbasis Hasil Peluang dan Tantangan' yang dilaksanakan di aula gedung Pola Bappeda-Litbang Bengkulu Selatan, belum lama ini.
BACA JUGA:20 Calon Penerima Beasiswa Universitas Al Azhar Mesir Tahun 2023 Lolos Seleksi
Sumber: bupati bengkulu selatan