Audit Longgar, Peluang Honorer Bodong Jadi PPPK 2024 Tetap Terbuka Lebar

RASELNEWS.COM - Pendaftaran PPPK 2024 memberikan peluang bagi honorer bodong untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meskipun sempat dijanjikan bahwa audit data honorer akan dilakukan secara menyeluruh, bukan acak, menjelang pendaftaran PPPK 2024, jumlah honorer dalam database BKN tidak berkurang.

BACA JUGA:Semua Dapat NIP, KemenPAN-RB Minta Seluruh Honorer Ikut Seleksi PPPK

BACA JUGA:Pendaftaran PPPK 2024 Segera Dibuka, Berikut Syarat Khusus Honorer

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menyebutkan jumlah honorer saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024 lalu.

Berdasarkan pendataan tahun 2022, jumlah honorer mencapai 2,3 juta, di mana 571 ribu di antaranya telah menjadi PNS dan PPPK.

Artinya, hingga 2024 ini masih tersisa sekitar 1,7 juta honorer yang belum diangkat menjadi ASN.

Data yang disampaikan oleh Aba Subagja menunjukkan bahwa audit tidak berdampak pada pengurangan jumlah honorer.

BACA JUGA:Banyak yang Berusia Lanjut, Penjaga Sekolah Honorer Berharap Lulus PPPK Tahun Ini

BACA JUGA:Bukan Sekedar Formalitas, Ini Tujuan KemenPAN-RB Gelar Seleksi PPPK

Honorer yang masih ada dalam database BKN sebanyak 1,7 juta, tetap memiliki peluang untuk mendaftar seleksi PPPK 2024 dan diangkat menjadi PPPK.

Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mempertanyakan hasil audit terhadap 1,7 juta honorer tersebut.

Mardani, yang sejak awal vokal menyuarakan pentingnya audit honorer, kembali mengingatkan KemenPANRB dan BKN untuk hanya mengangkat honorer asli menjadi PPPK, bukan honorer bodong yang diangkat dengan pertimbangan politis, bukan teknokratis.

BACA JUGA:Seleksi PPPK Tahun 2024: Penuntasan Honorer K2 dan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer Tercecer

BACA JUGA:MenPANRB Ungkap Nasib Honorer yang Tidak Lulus Seleksi PPPK 2024, Jangan Sedih Ya

Ia juga meminta penjelasan MenPANRB, Abdullah Azwar Anas, mengenai hasil audit honorer.

Namun, dalam rapat tersebut, Menteri Anas tidak memberikan penjelasan rinci tentang hasil audit, termasuk jumlah honorer bodong yang ditemukan.

Anas justru menyatakan bahwa audit yang dilakukan tidak terlalu ketat, dengan alasan para honorer sudah mengabdi.

Sumber: