UMP 32 Provinsi di Indonesia Ditetapkan, Bengkulu???

BENGKULU, RASELNEWS.COM – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sudah ditetapkan sejumlah provinsi di Indonesia.

Kenaikan UMP 2023 telah disahkan Menteri Ketenagakerjaan RI maksimal hanya 10 persen dari tahun sebelumnya.

Khusus UMP Bengkulu 2023 naik 8,1 persen.

BACA JUGA:Ketua DPRD Bengkulu Selatan Bawa Kabar Gembira untuk Tenaga Honorer, Simak Nih!!!

Ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu Nomor: B. 423. DKKTRANS tahun 2022 tentang Upah minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

Penetapan ini berdasarkan usulan dari dewan pengupahan pada 25 November 2022, yang menyampaikan dua usulan, yakni 7,16 persen dan 8,1 persen.

BACA JUGA:Oknum Kepsek di Bengkulu Dilaporkan Cabul, Modusnya Buang Jin

Ditambah usulan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesi (SPSI) 12,5 persen.

Jika dihitung dari UMP Bengkulu 2022 sebesar Rp2.238.094, maka mengalami kenaikan sebesar Rp181.285. Artinya UMP Bengkulu 2023 sebesar Rp2.419.379

“UMP Bengkulu sudah kita ajukan dengan Bapak Gubernur Bengkulu dan pertimbangan lain-lain. Sehingga UMP Bengkulu 2023 naik sebesar 8,1 persen. Artinya kenaikan kurang lebih Rp180 ribu,” ungkap, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Edwar Happy.

BACA JUGA:Pendaftar Calon PPK Bengkulu Selatan Tembus 700 Lebih: Kota Manna Ketat, 2 Kecamatan Paling Berpeluang

Pada rapat sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak menyepakati usulan tersebut.

Oleh karena itu, pada rapat 25 November lalu, Apindo tidak ikut menandatangi usulan yang akan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu.

“Allhamdulillah Serikat Pekerja (SPSI) sudah setuju. Disetujui pada saat rapat kita pada tanggal 25 kemarin. Untuk pihak pengusaha sendiri, tidak setuju karena memang dari pusatnya tidak menyetujui, untuk memberikan tanda tangan,” ujar Edwar.

BACA JUGA:PLN Klaim 100 Persen Desa di Bengkulu Teraliri Listrik

Lanjut dia, walaupun Apindo tidak menyetujui usulan tersebut, namun usulan itu tetap disampaikan kepada Gubernur Bengkulu, karena penetapan UMP 2023 sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

“Penetapan ini kita berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Pak Gubernur juga sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022. Makanya Pak Gubernur mengambil kebijakan, naikan sebesar 8,1 persen,” kata Edwar.

BACA JUGA:Data dan KTP Tak Sinkron Dianggap TMS

Jika kedepannya, ada pengusaha yang tidak mengikuti UMP ini, Edwar belum dapat berkomentar mengenai ada atau tidak sanksinya.

“Kita lihat saja nanti. Artinya kita sudah mengikuti Permenaker itu,” tutupnya.

Di sisi lain, Ketua Apindo Bengkulu, Adran Khalid mengatakan, dengan naiknya UMP Bengkulu 2023 sebesar 8,1 persen, sangat tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Bengkulu saat ini.

BACA JUGA:DPRD Kaur Nilai Pergeseran Jatah Kursi Dapil Belum Tepat

“Jadi kami sangat-sangat kecewa. Pemerintah Daerah tidak melihat dari sisi legalitas Permen itu.

Kemudian angka 8,1 persen itu tidak sesuai dengan semua data yang ada di Bengkulu. baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat dan terutama produktivitas.

Karena produktivitas Bengkulu ini nomor empat terbawah se-Indonesia,” tutur Adran.

BACA JUGA:209 Pelamar PPPK Kesehatan Lolos Seleksi Administrasi

Menurut dia, pemerintah sudah mengangkangi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Karena dalam mengambil keputusan penetapan UMP hanya terpaku pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Sementara itu, dari data dihimpun,  untuk 2023 UMP tertinggi masih di wilayah DKI Jakarta dengan besaran Rp 4,9 Juta.

BACA JUGA: Antisipasi Gangguan, PLN Periksa Kabel Tegangan Tinggi

Sedangkan untuk persentase kenaikan UMP 2023 dibandingkan 2022 paling tinggi dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni 9,15 persen. 

Sementara itu untuk persentase kenaikan UMP terkecil dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat 2,4 persen. 

Daftar UMP 2023 dan persentase kenaikan setiap daerah mulai dari terbesar hingga terkecil.

1.       DKI Jakarta: Rp 4,9 juta (Naik 5,6 persen)

2.       Bangka Belitung: Rp 3,49 juta ( Naik 7,15 persen)

3.       Aceh: Rp 3,4 juta (Naik 7,8 persen)

4.       Sumatera Selatan Rp 3,4 (8,26 persen)

5.       Sulawesi Selatan: Rp 3,38 juta (Naik 6,9 persen)

6.       Kepulauan Riau: Rp 3,3 juta (Naik 7,51persen)

7.       Kalimantan Utara: Rp 3,25 juta (7,79 persen)

8.       Sulawesi Utara: Rp 3,25 juta (Naik 5,24 persen)

9.     Kalimantan Timur: Rp 3,2 juta (6,2 persen)

10.   Kalimantan Timur: Rp 3,2 juta (6,2 persen)

11.   Kalimantan Tengah: Rp 3,1 juta ( Naik 8,84 persen)

12.   Papua Barat: 3,28 juta (Naik  2,4 persen)

13.   Kalimantan Utara: Rp 3,25 juta (7,79 persen)

14.   Kalimantan Selatan: Rp 3,15 juta (Naik 8,38 persen)

15.   Kalimantan Tengah: Rp 3,1 juta ( Naik 8,84 persen)

16.   Jambi: Rp 2,94 (Naik 9,04 persen)

17.   Gorontalo: Rp 2,98 juta (Naik 6,74 persen)

18.   Sumatera Utara: Rp 2,7 juta (Naik 7,45 persen)

19.    Sumatera Barat: Rp 2,7 juta (Naik 9,15 persen)

20.   Bali: Rp 2,71 juta (Naik 7,81 persen)

21.   Sulawesi Tenggara: Rp 2,76 juta (Naik 7,1 persen)

22.   Banten: Rp 2,66 juta (Naik 6,4 persen)

23.   Lampung: Rp 2,6 juta (Naik 7,9 persen)

24.   Kalimantan Barat: Rp 2,6 juta (Naik 7,16 persen)

25.   Sulawesi Tengah: Rp 2,59 juta (Naik 8,73 persen)

26.   Bengkulu Rp 2,4 juta (Naik 8,1 persen)

27.   Bengkulu: Rp 2,4 juta (Naik 8,1 persen)

28.   NTB: Rp 2,3 juta (Naik 7,44 persen)

29.   Jawa Timur: Rp 2,04 juta (Naik 7,86 persen)

30.   DIY: Rp 1,98 juta (Naik 7,65 persen)

31.   Jawa Barat: Rp 1,9 juta (Naik 7,88 persen)

32.   Jawa Tengah: Rp 1,9 juta (Naik 8,0 persen) (*)

Sumber: rakyatbengkulu.disway.id